Keterbukaan data pertahanan bukanlah hal yang tabu



Pengamat intelijen, pertahanan, dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro menilai kedua kandidat tersebut berasal dari sumber yang berbeda. Beberapa lembaga indeks internasional memberi peringkat Indonesia pada peringkat yang berbeda-beda.

Global Fire Power Index menempatkan Indonesia pada peringkat ke-13 dari 145 negara pada tahun 2023. Ada pula Lowy Institute Asia Power Index yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke-9 dari 26 negara di Asia pada tahun 2023.





“Oleh karena itu, perbedaan data skor dapat berbeda-beda tergantung institusi dan indikator yang digunakan pada masing-masing indeks yang diadakan. Saya yakin setiap calon presiden punya sumber rujukan yang jelas, kata pria yang akrab disapa Simon itu.

Yang disesalinya, data tersebut justru didapat dari lembaga asing. “Ini menunjukkan bahwa transparansi data pertahanan kita lemah,” kata rektor Institut Sains dan Teknologi al-Kamal dalam sebuah pernyataan yang dikirim ke Badan intelijen politik RMOLSenin (1.8.).

“Dalam dunia pertahanan, keterbukaan data bukanlah hal yang tabu. Bahkan transparansi dapat dijadikan sebagai strategi pembangkitan efek jera kepada lawannya,” katanya. Penentang akan berpikir dua kali jika mereka mengetahui senjata apa yang kita miliki, seperti negara adidaya yang memiliki senjata nuklir, dan bahkan mengumumkan hulu ledaknya.

“Dari sudut pandang masyarakat, transparansi data pertahanan justru menciptakan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah dan dapat mencegah korupsi,” ujarnya.

Menurut UU no. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), seluruh informasi publik dinyatakan terbuka dan dapat diakses. Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas serta melalui mekanisme pengujian konsekuensi.

READ  Melalui Menteri Perindustrian, Indonesia mengajak Vietnam untuk bekerja sama dalam bidang EV

Penetapan informasi yang dikecualikan harus didasarkan pada analisis terhadap perlindungan kepentingan umum atau kepentingan nasional dan berdasarkan hukum.

“Dalam negara demokratis, data pertahanan tidak bisa sembarangan dinyatakan rahasia untuk mencegah publik mengaksesnya. “Ada data tertentu yang sangat diminati masyarakat, sehingga data tersebut perlu dikomunikasikan kepada masyarakat,” ujarnya lagi.

“Saya kira aplikasi itu membuka data prestasi kekuatan esensial minimum tidak berlebihan dan melanggar UU KIP. Termasuk data anggaran dan alutsista yang kita miliki. “Terakhir, lembaga pemeringkat kredit internasional dapat dengan mudah memperoleh data tersebut, seperti dua lembaga pengindeks yang saya sebutkan di atas,” kata Simon.

Sebagai contoh, ia banyak mencontohkan data strategis terkini Amerika Serikat yang dikeluarkan militernya. Mulai dari anggaran, jumlah instalasi pertahanan, doktrin militer, instalasi militer hingga perkembangan pengetahuan militer AS.

“Ketentuan operasi multi-domain yang membagi pelaksanaan perang menjadi lima dimensi (darat, laut, udara, cyber dan luar angkasa), bermula dari militer AS. “Memang ada beberapa perangkat yang diklasifikasi, tapi terbatas, tidak semuanya,” kata Simon.

Informasi strategi pertahanan seperti white paper pertahanan, doktrin pertahanan, doktrin operasional untuk setiap dimensi juga dapat diakses di Indonesia.

“Anggaran seluruh kementerian, pengadaan barang dan jasa tersedia. Mengapa Kementerian Pertahanan tidak bisa melakukan hal ini? Hal ini merupakan ketidakseimbangan dalam implementasi undang-undang. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian dampak mana yang dapat dilaporkan dan mana yang tidak. Misalnya mengumumkan nama dan tipe pesawat, berapa jumlahnya, kenapa butuh pesawat itu, kenapa beli bekas?” jelas Simon.

“Jadi apa rahasianya? “Rahasia adalah data dan informasi yang berkaitan dengan strategi operasional, strategi pertempuran, penempatan senjata strategis, dan hal-hal teknis lainnya yang jika diketahui musuh akan memudahkan pelaksanaan serangan dan melemahkannya,” tambahnya.

READ  Buah yang dapat membantu merawat pelindung kulit wajah

“Kenegarawanan calon presiden kita diuji dengan sikap proporsionalnya dalam menjalankan undang-undang. Kerahasiaan tidak dapat ditentukan secara subjektif, meskipun merupakan subjektivitas kolektif. “Ketaatan pada konstitusi dan hukum adalah sikap seorang negarawan sejati,” pungkas Simon.

Temukan berita terkini tepercaya dari kantor berita politik RMOL di berita Google.
Mohon mengikuti klik pada bintang.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *